NAVIGATOR:    | HOME   | INFORMASI HUKUM |   | NEGARA |   | PERUNDANGAN |   | KAMUS HUKUM


Friday, January 9, 2009

TERKENA PHK SEPIHAK

BKBH-UMM

“ Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi acap kali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita “.

Akhir bulan desember 2008 lalu tiba-tiba saja saya di beritahu kalau saya di berhentikan per akhir januari 2009. Sebagai kompensasi saya mendapat 9 bulan upah dan penghargaan 3x gaji. Saya sudah bekerja selama 9 tahun. Menurut atasan saya ini adalah perintah dari direksi, namun saya dilarang menanyakan ini kepada direksi. Kesalahan yang dituduhkan kepada saya, saya di anggap tidak bisa menyelesaiakan sistem komputerisasi di perusahaan. Padahal sistem itu memang hanya di selesaikan 80% saja karena atasan saya dan lagi lagi atas nama direksi menyetop proyek itu.
Setelah proyek itu di stop tidak ada review maupun evaluasi apapun dari pihak atasan maupun direksi. Dua tahun sudah sistem yang 80% itu berjalan, tiba -tiba saya di vonis PHK, atas ketidakselesaian tersebut. Keputusan itu di buat setelah direksi menerima laporan sepihak dari para staf pelaksana. Dan saya tidak pernah diundang untuk klarifikasi. Jelas ini tidak fair. Saya tidak di kasih kesempatan untuk membela diri. Berdasar kasus di atas apakah saya harus menerima PHK yang putuskan direksi tanpa perundingan dulu. Dan berhakkah saya menuntut kompensasi lebih besar dari Kepmen jika saya mau menerima PHK tersebut.
JAWAB : Terima kasih telah menghubungi saya .... Pasal 151 UU Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut : (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan Pasal 151 di atas, jelas dan tegas dalam hal terjadinya PHK, karyawan memiliki hak untuk mendengar alasan perusahaan dalam PHK tersebut dan didengarkan alasan-alasan si karyawan untuk itulah kedua belah pihak membicarakan terlebih dahulu tentang pemutusan hubungan kerja dimaksud. Kalaupun Perusahaan tidak puas dengan kinerja anda dan ingin menyampingkan ketentuan adanya perundingan dengan pekerja tentang PHK, maka yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan skorsing terhadap si karyawan tersebut. Bukan langsung PHK. Kembali pada PHK tanpa perundingan yang dialami anda, sesungguhnya PHK tersebut batal demi hukum. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, "Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima". Jadi, jawaban atas permasalahan anda tersebut adalah Anda selaku pekerja tidak wajib/ tidak harus menerima PHK yang dilakukan tanpa perundingan. Anda juga berhak menerima kompensasi yang lebih besar

7 comments:

  1. Barangkali akan sangat baik sekali bila Badan Konsultasi ini dipublikasikan secara luas kepada masyarakat pekerja baik melalui web atu blog atau sarana apa saja yang dapat diakses dengan mudah terutama mereka yang awam soal hukum.

    Terima kasih: DAENG MASIGA(http://daengmasiga.blogspot.com)

    ReplyDelete
  2. bagus koq,,menurut saya dengan adanya rubrik ini sgt membantu org2 yg awam,,

    ReplyDelete
  3. saya pernah di phk dari pt larasati jakarta, tanpa alasan yang jelas, dan saya bekerja baru 1.5 bulan apa yang harus saya lakukan ? terjadi 2007 dan baru saja saya di phk baru kerja 1.5 bulan juga di pt antar nusa

    ReplyDelete
  4. Saya seorang karywan kontrak PT.WAHANA CIPTA BANGUNWISMA KONSULTAN yang berkediaman di Komp.Gudang Peluru Blok A No.40-4 Tebet-JAKSEL, tapi saya sudah diPHK tanpa SURAT KONTRAK DAN SURAT PHK.
    email saya : hollytrisnyo@yahoo.com

    ReplyDelete
  5. saya pengurus serikat mandiri di perusahaan swasta, tiba tiba teman teman saya 6 anggota dan 3 orang pengurus di phk sepihak.dengan alasan tidak menuruti keinginan perusahaan, padahal keinginanya belum di rundingkan dan menyepakatinya..kami mau melaporkan ke dinas..kira kira pengusaha kami melanggar uu berapa ya kang...email saya wawanapriyanto@yahoo.co.id

    ReplyDelete
  6. suami saya pernah menjabat president director pt hanchang indonesia , di dalam akta pendirian perusahaan pun atas nama suami saya, setelah perusahaan berjalan dan maju pihak perusahaan korea yg joint dg suami saya yaitu pt hanjoo maritime mem phk suami saya sepihak dan menunjuk director baru tanpa persetujuan suami saya. saya awam hukum, tapi saya ingin keadilan tolong bantu saya menuntut keadilan untuk suami saya.

    ReplyDelete
  7. bapak kami udah bekerja di pt. sinar abadi sidoarjo hampir 30 tahun di PHK sepihak tanpa pesangon hanya karena menuntut THR yang tidak dibayar 1x gaji. Nasib jadi buruh dan rakyat kecil di indonesia hanya jadi sapi perahan para bos cina yang memang tidak punya hati pada orang pribumi.

    ReplyDelete

SILAHKAN MENGISI SARAN, KRITIK KOMENTAR ANDA :)